Arsip Tag: Maluku

Elemen Rakyat Maluku Kompak Mendesak Pusat Jaga Komitmen soal Blok Masela

Chungcu-Icidcomplex – AMBON – Berbagai elemen masyarakat yang tinggal di Maluku mengingatkan pemerintah pusat untuk menjaga komitmen politik dalam pembangunan Pabrik Pengolahan Tanah (Onshore) Blok Masela.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi pada 23 Maret 2016 di Bandara Supadio Kalimantan Barat.

Baca juga: Dear Presiden Jokowi, Ini Petisi Masyarakat Maluku Terkait Blok Masela

Selain itu, pembangunan Pabrik Pengolahan Tanah Blok Masela menjadi harapan besar bagi masyarakat Maluku untuk keluar dari kemiskinan.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang diluncurkan Yayasan Solidaritas Nusantara, “Maluku Pusat Pembangunan Ekonomi Nasional” di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Petimura pada Rabu (7/2).

Baca Juga: Angelina Peticina: Berhenti Menjalankan Blok Masella Seperti Gaya Kolonial

Diskusi dibuka oleh Rektor Universitas Patimura Ambon, Prof. Freddy Livakabes diisi dengan pemaparan dari Direktur Yayasan Solidaritas Nusantara yang juga tokoh Maluku, Diplo.-Ok. Angelina Peticina.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir tokoh-tokoh dari berbagai daerah pemilihan, yang mana mantan Rektor Anpat, Prof. Dr. J.M. Spateno, Prof. John Belakang, Prof. TIDAK. Sahoosilavan, Ph.D. Manaf Tubaka (moderator), Mus Anputi, Weki Saberle, Ida Hehanusa, aktivis HMI, Kohati, KKT dan tokoh masyarakat MBD.

Baca Juga: Angelina: Bangsawan Tumbuh, Konsentrasi Ekonomi di Tangan Segelintir Orang

Selain itu, hadir juga guru, pendidik, pimpinan berbagai organisasi kepemudaan, tokoh buruh, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain di Ambon.

Angela dalam pemaparannya mengatakan, pengembangan Land Refinery Blok Masela tidak bisa ditawar lagi karena dapat memberikan dorongan besar bagi pembangunan ekonomi di Maluku.

Ia mengatakan, hanya dorongan besar seperti Pabrik Pengolahan Lahan Blok Masela yang bisa membawa Maluku keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Kilang yang berbasis darat, kata Angelina, akan memungkinkan berkembangnya industri petrokimia di Maluku.

“Jangan sampai kita mengulangi kesalahan mengembangkan seluruh sumber daya alam di maluku, padahal di maluku tidak ada satu industri pun. Kita patut belajar dari pengalaman Bula yang meski merupakan daerah produktif, namun tetap terperosok dalam kemiskinan. “Semua ini akibat kesalahan pengelolaan sumber daya alam,” tegas Angelina.

Angelina juga mengatakan, pengelolaan blok Masella saat ini meliputi Inpex, Pertamina, dan Petronas.

Dengan formasi baru ini, menurut Angelina, pemerintah berupaya mengelola gas Masella dengan kombinasi jalur darat dan laut.

Pengelolaan seperti ini patut ditolak karena hanya tinggal menunggu waktu, misalnya demi efisiensi, gas bumi akan dikelola dengan sistem terapung.

“Perubahan seperti ini tidak mudah untuk dipercaya. Mereka hanya menyebutkan perpindahan dari darat ke laut, bukan hanya sekedar dipindahkan ke laut. Untuk itu kita semua harus mempertahankan isu ini. Kita harus bekerja sama,” tegas Angelina. .

Angelina juga mengingatkan, latihan yang terjadi di blok Tanguh Papua ini harus menjadi pembelajaran penting, dimana gas hanya diangkut di Papua tanpa ada industri yang akan memanfaatkan keberadaan gas tersebut.

Hal ini tidak boleh terjadi lagi di Blok Masela, sehingga ada baiknya memikirkan berbagai industri di Maluku agar Maluku menjadi produsen produk akhir dan bukan pembeli. 3 Permohonan masyarakat Maluk.

Terkait rencana pemerintah mengembangkan kilang di darat dan lepas pantai, Angelina mengatakan pihaknya telah mengumpulkan petisi dari masyarakat Maluku dan mendapat dukungan cukup luas. Petisi merupakan permintaan pemerintah yang terdiri dari tiga poin utama.

Kegiatan ini juga dituangkan dalam Deklarasi Petisi Rakyat Maluku oleh aktivis Maluku Rais Mahu, Sh. Petisi tersebut setidaknya memiliki tiga tuntutan.

Pertama, Presiden RI diminta melanjutkan dan tetap konsisten melakukan pembangunan 100 persen onshore Kilang Blok Masela, sesuai dengan SK Presiden Joko Widodo tanggal 23 Maret 2016, dan saat diresmikan merah putih sudah dikukuhkan. . Sebuah jembatan di Ambon pada 4 April 2016. Sebab, keputusan tersebut tidak mengakui penggabungan kilang di darat dan lepas pantai, apalagi mengembalikannya ke laut.

Kedua, pemerintah dalam hal ini pemangku kepentingan terkait industrialisasi migas untuk memastikan industri tersebut dikembangkan dan dibangun di Maluku dan bukan sebagai bagian dari upaya hilirisasi gas blok Masela, termasuk industrialisasi untuk negara lain. Sumber daya alam seperti minyak bumi, nikel dan mineral lainnya, industrialisasi perikanan di maluku dan masih banyak lagi.

Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya alam di Maluku dikelola sehingga mampu memutus siklus kemiskinan yang terjadi saat ini.

Ketiga, pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat adat Maluku terlindungi, baik di darat maupun di laut, melalui regulasi, terutama dalam implementasi nyata di lapangan.

Masyarakat adat tidak boleh tersingkir dari lingkungan dan tanah kelahirannya demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di belahan dunia lain.

Angelina mengatakan, dukungan tanda tangan fisik masyarakat pada petisi tersebut membuktikan bahwa masyarakat akan tetap melanjutkan Pabrik Pengolahan Tanah Blok Masella dan menolak keras penggabungan darat dan laut.

Angelina menambahkan, tuntutan pengembangan kilang lepas pantai sebenarnya sejalan dengan semangat hilirisasi pemerintah, sehingga sangat aneh jika aparat pemerintah mencoba mengambil peran dalam pengembangan blok Masella di akhir periode ini. . kilang

“Kita perlu mengingatkan pemerintah untuk tidak main-main karena komitmen pemerintah untuk membangun kilang lepas pantai di Maluku sudah diketahui dengan baik, sehingga setiap perubahan yang dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan Maluku tentu akan berdampak positif tanpa batas. investasi juga tidak baik untuk pembangunan,” tegas Angelina.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, tuntutan pembangunan pabrik pengolahan lahan merupakan hal yang wajar karena masyarakat Maluku juga berhak menikmati kesejahteraan sesuai kekayaan sumber daya alam yang tersedia.

Maluku tidak mencari kekayaan dari daerah lain. Karena sangat ironis jika kekayaan yang dimiliki Maluku dialihkan ke berbagai tempat untuk meningkatkan kesejahteraan daerah lain, sedangkan Maluku sebagai sumber kekayaan alam tetap berada dalam jurang kemiskinan.

Menurut SKK Migas, investasi di blok Masela sudah mencapai Rp 324 triliun, kata Angelina. Perkiraan pendapatan pemerintah dari blok Masela sangat besar, sekitar Rp586 triliun.

Sedangkan Maluku hanya mendapat jatah 15,5 persen atau sekitar R39 triliun. Untuk itu, kata Angelina, pemerintah harus bersikap netral karena Maluku merupakan daerah berkembang dan miskin. Blok Masela seharusnya menjadi dorongan besar bagi Maluku untuk keluar dari kemiskinan.

Angelina optimis kehadiran Pabrik Pengolahan Lahan Blok Masela akan memungkinkan berkembangnya industri berbasis gas di Maluku. Industri ini pasti akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, menciptakan lapangan kerja yang besar.

Artinya jumlah penduduk Maluku tidak terlalu besar dan kehadiran industri di Maluku sebenarnya cukup untuk mengangkat Maluku keluar dari kemiskinan.

Hanya saja, kata Angelina, ada sebagian elite yang puas dengan persentase pertumbuhan ekonomi saja, namun tidak terlalu mengubah apa pun.

Jika PDB kecil maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berpengaruh. Besaran PDRB Maluku sangat rendah dibandingkan daerah lain, sehingga angka pembangunan hanya sekedar bukti pencapaian, namun tidak akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Intinya, jelas Angelina, distribusi pendapatan di Indonesia sangat tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu, jika aturan mengenai hal ini tidak diubah, maka Maluku akan tetap berada dalam kemiskinan karena sistem yang ada telah mempersulit Maluku untuk keluar dari kemiskinan akibat praktik yang tidak adil. (sam/jpnn) Yuk tonton juga video ini!